Jakarta - Negara dinilai tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya honor para saksi partai politik (Parpol) dalam rangka meminimalisir kecurangan Pemilu.
Pasalnya, kecurangan Pemilu dapat diminimalisir cukup dengan menggunting atau menghaguskan surat suara yang tersisa sesaat setelah pemungutan suara berlangsung.
"Tidak perlu keluar uang untuk bayar saksi. Kalau saya lebih baik KPU dan Bawaslu membuat peraturan agar sisa surat suara yang tidak terpakai di tiap TPS digunting, atau dihanguskan. Golkar kasih solusi tanpa uang," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/1).
Dia mengatakan, untuk menjamin surat suara tidak dimanipulasi, tidak cukup dengan menempatkan banyak saksi.
"Karena selama ini pencurian suara di TPS terjadi adanya kongkalikong petugas pemungutan suara dan Parpol menggunakan sisa surat suara. Kalau surat edaranitu dilaksanakan dengan baik, saya yakin tidak ada lagi orang yang main-main," kata Leo.
Meski demikian, Leo hanya menjawab diplomatis ketika dikonfirmasi apakah Golkar siap menolak menggunakan uang negara untuk honor saksi Parpol. Dia mengaku hanya mengusulkan solusi tanpa biaya.
"Golkar tidak menolak, Golkar setuju saja, tapi golkar lebih setuju tidak usah pakai uang. Gunakan saja edaran itu," kata Leo.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi Parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Setiap saksi nantinya akan dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 545.778 TPS di seluruh Indonesia. (if/B1)
Sumber : bara news
Tidak ada komentar:
Posting Komentar