Ir Leo Nababan Blusukan di Lapo-Lapo di Medan

Baginya Lapo Adalah Lapangan Politik

*Mulai dari Presiden Obama Sampai Parengge rengge Dibahas di Lapo

     StaffAhli Menko Kesra Ir. Leo Nababan bersama teman-temannya ketika blusukan di lapo khas Batak 

      di jalan Sei Batang Hari, Selasa (8/10)). (Foto SIB/Horas Pasaribu)

Medan (SIB)

                Staf ahli Menko Kesra Ir Leo Nababan blusukan di sejumlah lapo (Kedai-Bahasa Batak), mulai dari lapo makanan khas Batak sampai ke lapo tuak, Selasa (8/10). Lapo yang dikunjunginya mulai dari Sunggal, Helvetia,  Medan Selayang dan berakhir di Lapo rumah makan khas Batak Sitanggang Jalan Sei Batanghari, Kecamatan Medan Barat.

                Bagi Politisi Partai Golkar ini, Lapo adalah Lapangan Politik, karena di lapo banyak dibahas “halak hita” (orang Batak) mulai dari Presiden Barack Obama, Pemerintah Pusat, Pemerintahan daerah, permasalahan bona pasogit, perekonomian sampai persoalan yang terjadi pada parenggerengge (pedagang pasar pagi).

                “Untuk mengetahui persoalan rakyat yang paling aktual dan real ada di lapo, karena lapo adalah tempat berkumpul untuk membicarakan pengalaman masing-masing individu. Persoalan kehidupan masyarakatpun dibahas di lapo, siapa yang kaya, siapa yang tidak dapat BLSM atau raskin dibahas di lapo. Saya kerap blusukan ke lapo-lapo karena saya tahu konstituen saya tidak jauh dari sekitar lapo,” ucap Leo sambil menyantap tango-tanggo dan lalap petai. Turut mendampingi Ir Tolopan Silitonga, Edward Sihombing, Ir Parlin  Situmorang, Willy Simanjuntak, Gordon Situmorang dll.

                Selaku Staf Ahli Menteri Leo harus tahu bagaimana kehidupan masyarakat, suka maupun dukanya masyarakat pedesaan dan perkotaan. Menurut dia data dari Pemda harus dicrosscheck di lapangan. Karena pendapat Pemda tidak selamanya benar, apalagi tentang pertumbuhan ekonomi penduduk, kesejahteraan rakyat. Hak-hak yang wajib diterima warga kurang mampu seperti BLSM, raskin, Jamkesmas maupun program-program lainnya.

                Karena, lanjut Leo, alasan-alasan yang dikemukan pihak Pemda melalui Camat, Lurah ataupun Kepling sering berbeda dengan kondisi yang ada. Terutama untuk mengkategorikan warga mampu dan tidak mampu, versi Pemerintah masih sering didasari oleh kepentingan atau kerap menggunakan  data copy paste. Apalagi tim BPS tidak memberdayakan Kepling dalam mendata warga sehingga terjadi ketidakcocokan di lapangan.

                “Kalau di lapo data itu sangat valid, meski kita anggapitu hanya obrolan belaka tapi mereka yang nongkrong di situ membicarakan apa adanya berdasarkan fakta di lapangan. Kalau saya mengadopsi obrolan di lapo sangat sesuai dengan faktanya ketika saya melakukan verifikasi di lapangan. Obrolan orang di lapo sepertinya sepele tapi ternyata bisa jadi acuan untuk masukan tentang kehidupan masyarakat yang sebenarnya, ini sangat penting bagi kami di Kemenko Kesra,” tegas Caleg DPR RI Sumut 1 ini. (A14)

(Sumber : Harian SIB jumat 11 Oktober 2013 Halaman 2)